Sabar, Kebijakan Pemerintahan Jokowi Gampang Berubah

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, di era pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla, banyak sekali kebijakan yang berubah- ubah. Karena itu, dia menyarankan publik tidak bisa buru-buru mengomentari maupun menyikapi setiap kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah.

"Makanya, kalau ada kebijakan itu sebaiknya angguk-angguk dulu. Sabar dulu, jangan buru buru direspons, karena bisa tiba tiba dicabut," ujar Hendri pada diskusi bertajuk 'Carut Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi' yang digelar Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta, Selasa (4/12).

Beberapa kebijakan pemerintah yang kemudian dibatalkan antara lain, kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menaikkan harga premium, beberapa waktu lalu. Tak sampai satu jam kebijakan tersebut dibatalkan. Disebut atas koreksi presiden.

Kebijakan Jonan saat menjabat Menteri Perhubungan juga dikoreksi terkait surat larangan pengoperasian ojek atau transportasi umum berbasis layanan online.

Contoh lain, kebijakan full day school yang diambil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibatalkan presiden setelah sebelumnya menuai polemik di tengah masyarakat.

Pengajar di Universitas Paramadina ini juga menilai pola komunikasi politik di pemerintahan Jokowi saat ini berbeda dengan sebelumnya. Jokowi terkesan lebih senang berbicara, sehingga peran juru bicara menjadi tak maksimal.

"Harusnya Pak Jokowi itu buat para jubir itu bicara. Jadi, kalau ada salah, itu counternya mudah," katanya.

Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini lebih lanjut memaparkan hal lain yang cukup menggelitik rasa penasaran masyarakat.