Sahabat Penyatu PMKRI Minta Jokowi Menata Ulang Komunikasi Politik Lingkaran Istana

Migo yang merupakan alumni PMKRI Cabang Makassar ini, mengingatkan rakyat bukan hanya sebagai khalayak saja dalam komunikasi politik melainkan juga komunikator dalam model komunikasi timbal balik yang secara aktif memberikan penilaian. Persepsi dan kesan yang buruk pasti akan sangat merugikan presiden dan dapat berdampak pada berkurangnya dukungan dari rakyat.

“Presiden tidak boleh hanya mengandalkan media sebagai tempat "curhat" tanpa kejelasan sistem informasi publik yang seharusnya tercermin dalam pengelolaan komunikasi politik istana,” kata Migo.

Menurut Migo, Alumni PMKRI menilai sepertinya memang ada masalah besar di lingkaran Istana terkait pengelolaan dinamika politik, terutama tentang pengelolaan komunikasi politik yang dibangun. Tercatat bahwa pada tahun 2017, Jokowi pernah mengeluhkan komunikasi politik ke publik yang belum maksimal dan kurang luas menjangkau publik.

“Jokowi gerah dan sudah beberapa kali mengingatkan namun tidak juga ada perbaikan. Di periode pertama pemerintahannya, Jokowi sangat dirugikan dengan lemahnya komunikasi politik istana,” kata Migo mengutip pandangan yang berkembangan dari diskusi para alumni PMKRI.

Oleh karena itu, kata Migo, Jokowi perlu sekali dukungan yang maksimal dalam hal komunikasi politik istana. Pengalaman pada periode pertama penting sebagai bahan evaluasi agar pengelolaan komunikasi politik ini ditinjau kembali dan ditata ulang.

“Kritik buruknya komunikasi politik istana saat ini harus diperbaiki dalam tataran siapa yang harus bicara apa dan dengan cara bagaimana. Tidak semua hal harus diberikan porsinya kepada presiden yang menyampaikan ke publik. Lalu, pesan yang keluar harus jadi pembuka sumbatan saluran ke dan dari publik, bukan sebaliknya malah terjadi disinformasi,” tegas Migo.

Sebagai contoh, menurut Alumni PMKRI adalah pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bahwa KPK menghambat masuknya investasi di Indonesia. Termasuk pernyataan Moeldoko soal buzzer politik istana.

Selain itu, pernyataan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin soal situasi dan kasus Papua yang penanganannya tampak tidak terorkestrasi dengan baik dan yang terakhir soal statement Menkopolhukam Wiranto bahwa pengungsi gempa Ambon membebani negara ini turut menambah riuh situasi politik.