Saham NNT Picu Konflik Pusat-Daerah

Rabu, 18 Mei 2011 – 10:53 WIB

Pemerintah semestinya lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur ketimbang membeli saham emas itu. Pasalnya, dampak ketersediaan infrastruktur jauh lebih menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat luas, sementara kepemilikan saham, pemerintah sekadar memperoleh setoran dividen disamping pajak.  "Dividen itu lebih rendah multiplayer effectnya dibanding jika membangun infrastruktur," jelas dia.

Disamping itu, sambung Ichsan, pihak NNT telah berhasil mengegolkan misinya untuk tetap bisa menjadi mayoritas karena saham 7 persen itu diambil pusat. "Lain ceritanya jika saham diambil daerah, Newmont tak bisa mayoritas lagi," katanya.

Dia menguraikan, sebelum saham NNT di beli pemerintah pusat, jumlah saham NNT 35,44 persen. Strukturnya yaitu NNT 35,44 persen, Sumitomo 20,56 persen, Pukuafu 20 persen, dan MDB (Multi Daerah Bersaing) 24 persen. Nah, divestasi terakhir diambil dari NNT 7 persen dengan demikian kepemilikan NNT tinggal 28,44 persen. NNT Tetap mayoritas. Tapi, jika 7 persen diambil MDB, maka MDB lah pemilik mayoritas.

"Dalam perjanjian yang dibuat di sana, sepanjang Newmont memiliki saham lebih tinggi dari pihak lain, maka dia menjadi pengendali bagi arah kebijakan pertambangan dan menduduki mayoritas di kursi dewan direksi. Jika 7 persen diambil MDB, maka MDB menjadi pengendali kebijakan," papar Ichsan.

JAKARTA - Keputusan pemerintah pusat yang mengambil 7 persen saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) dinilai berujung pada pecahnya konfik antara pusat

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next