Saran KPK, Honor dan Tunjangan Dihapus

Jumat, 22 Januari 2010 – 18:26 WIB

Ditambahkan Jasin, sumber pemasukan lain di luar gaji yang terlacak KPK adalah pemberian hasil pemungutan pajak daerah atau upah pungut. Upah yang seharusnya hanya diberikan pada pegawai pemungut di lapangan atau instansinya, ternyata dibagi-bagikan sampai ke pejabat pemerintah daerah bahkan pusat, termasuk pula pimpinan DPRD, BUMN dan BUMD.

"Jumlahnya ratusan miliar, bahkan triliunan untuk seluruh Indonesia," tambah Jasin. Renumerasi bukanlah hal baru dalam sistem penggajian di Indonesia. Selain KPK, aturan ini juga telah diterapkan oleh jajaran Departemen Keuangan dan BPK. (pra/jpnn)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan pemerintah untuk segera menerapkan reformasi birokrasi dengan cara menaikan gaji atau renumerasi

• First «
• Prev
• 1
• 2