Saran Pengamat, Presiden Terpilih Harus Naikkan BBM

jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih hasil pilpres 2014 harus berani menyelesaikan persoalan klasik, yakni besarnya subsidi listrik dan BBM, yang  tahun ini diperkirakan telah mencapai Rp 400 triliun.

Khusus untuk subsidi BBM tahun ini yang semula ditetapkan Rp 201,7 triliun telah membengkak menjadi Rp 285 triliun. Tentu saja, kondisi ini semakin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 “Dengan kondisi ini maka pilihan harus menaikkan harga BBM,” ujar Kresnayana Yahya, pakar Statistika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, saat dihubungi wartawan, Minggu(8/6).

Dikatakan, dengan jumlah subsidi sebesar Rp 400 triliun yang dikeluarkan setiap tahun, membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi lambat.

Hasil studi yang pernah dilakukan Kresnayana pada 1-2 tahun lalu memperlihatkan bahwa 70 persen dari seluruh pengguna kendaraan di Indonesia, menyatakan setuju jika harga BBM dinaikkan. Ini artinya, ide apa pun untuk menaikkan harga BBM, sudah pasti akan bisa dipahami masyarakat.

Dia juga mengingatkan harga keekonomisan BBM yang berlaku di dunia saat ini berada di level Rp 16.000.  Sedangkan jika mengacu pada harga wajar dari sisi kelayakan pemerintah dimana pemerintah tidak mengambil keuntungan dari produk-produk lokal, berada di level Rp 12.000.

“Karena harga BBM di Indonesia masih sangat rendah, pilihannya apakah dinaikkan secara ekstrem langsung ke harga keekonomisan itu dengan gejolak masyarakat yang sangat massif atau dilakukan secara bertahap. Saya lebih cenderung dilakukan secara bertahap meski akan ribut, ribet dan dan akan banyak opportunity loss asalkan disertai komitmen memperbaiki infrastruktur serta moda transportasi khususnya pengadaan angkutan barang dan perkotaan,”  bebernya.

Jika dilakukan secara bertahap, kenaikan harga BBM bisa dilakukan sebesar 10 persen -15 persen setiap bulannya. Sehingga pada tahun pertama harga BBM sudah berada pada kisaran Rp 10.000 dan tahun kedua bisa naik di angka Rp 11.500-12.000, mendekati harga keekonomisan yang wajar dari sisi pemerintah.