Sarankan Polri Larang Pesta Kemenangan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menyarankan Mabes Polri untuk meminta para kapolda dan kapolres agar melarang aksi konvoi dari massa pendukung dua kubu pasangan capres-cawapres.

Aksi konvoi untuk merayakan pesta kemenangan hanya berdasar hasil quick qount (hitung cepat) bisa memprovokasi dan mengancam stabilitas kamtibmas.

"Setidaknya ada delapan lembaga quick count yang mengatakan Jokowi-JK menang di pilpres, yakni Litbang Kompas, Poltracking, Populi Centre, RRI, LSI, Indikator, SMRC, dan Cyrus Network. Sementara ada empat lembaga quick qount yang menghitung Prabowo-Hatta menang, yakni JSI, LSN, IRC, dan Puskaptis. Kedua kelompok survei merilis hasil hitungan cepatnya ke publik hingga situasi kamtibmas Indonesia seperti hamil tua," kata Neta S Pane, Kamis (10/7).

Menurut Neta, ketegangan sosial menjadi bara terpendam yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kekacauan, sebab kontroversi hasil hitung cepat kian berkembang di masyarakat.

Ketegangan ujar Neta, kian tinggi tatkala masing-masing capres dan pendukungnya sama-sama berkeyakinan sebagai pemenang Pilpres 2014. Beberapa jam setelah hasil quick qount keluar, para pendukung capres sempat melakukan konvoi dan pertemuan akbar di tempat-tempat umum.

"Ke depan, sebelum KPU mengumumkan hasil pilpres yang sesungguhnya, Polri harus berani melarang semua kegiatan para capres dan pendukungnya, terutama yang bersifat massal. Selain itu, Polri perlu meningkatkan kinerja intelijen, babinkamtibmas dan patroli di kawasan-kawasan rawan serta strategis agar bisa melakukan deteksi maupun antisipasi dini," sarannya.

Dalam menjaga kamtibmas Indonesia yang sedang "hamil tua" ini, IPW mengingatkan Polri jangan bersikap menjadi pemadam kebakaran, melainkan harus bersikap "jangan biarkan telur menetas menjadi naga".

"Jika kebakaran sudah terjadi dan telur sudah menetas menjadi naga akan sulit bagi Polri mengatasi situasi kamtibmas pasca Pilpres 2014," tegasnya.