Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Bidik PTUN Kendari

Senin, 15 Maret 2010 – 12:09 WIB

JAKARTA- Kasus mafia peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, Sulawesi Tenggara dibidik satgas pemberantasan mafia hukum. Menyusul dengan kunjungan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana,di PTUN tersebut.

"Memang benar, hari Jumat (12/3) sampai Minggu (14/3) tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ke PTUN Kendari untuk menyelidiki dugaan adanya mafia peradilan di PTUN tersebut," kata Denny pada wartawan, Senin (15/3).

Dugaan tersebut lanjutnya, terkait jalannya proses pengadilan atas gugatan PT Duta Inti Perkasa Mineral (PT DIPM) untuk penangguhan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara Herry Hermansyah Silondae.

Untuk diketahui, Kuasa Pertambangan (KP) tersebut sebelumnya telah dimiliki Perusahaan plat merah, PT ANTAM Tbk dan akan memasuki tahap produksi. Namun di tengah jalan PT Duta Inti Perkasa Mineral (PT DIPM) mengajukan KP pada tempat yang sama sehingga memunculkan isu tumpang tindih lahan. Ijin KP baru PT DIPM  dikeluarkan oleh mantan Penjabat Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Bupati yang baru, H. Herry Hermansyah Silondae SE kemudian  melakukan pemutihan dan mencabut izin KP-KP tersebut.

JAKARTA- Kasus mafia peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, Sulawesi Tenggara dibidik satgas pemberantasan mafia hukum. Menyusul

• 1
• 2
• Next
• Last »