Satpol PP Disebut-sebut Masuk Daftar Dihapus, FKBPPPN Bertindak 

Fadlun mengatakan, seharusnya dalam penyelesaian tenaga honorer di Pemprov Jabar didasarkan pada aspek filosofi, sosiologis, dan hukum pada saat itu tenaga honorer diperkerjakan di masing- masing OPD.

Dalam hal ini juga dipetakan jabatan aparatur sipil negara (ASN) pnsy yang bisa diisi honorer. Bukan hanya monoton dialihkan ke jabatan ASN PPPK, khususnya pada penyelesaian honorer pada OPD satpol PP yang harus diisi oleh jabatan PNS.

Atas fakta-fakta tersebut, FKBPPPN mendesak Pemprov Jabar dalam hal ini Sekda Setiawan Wangsaatmaja dan perangkatnya lebih mengedepan kebijakan yang mempertimbangkan prinsip humanis, manfaat, dan keadilan dalam menyelesaika honorer menjadi ASN.

"Khususnya tenaga honorer satpol-PP yang harus diisi oleh PNS," pungkas Fadlun Abdillah

Dikutip dari laman JPNN Jabar, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja menyampaikan menindaklanjuti SE MenPAN-RB tentang Penghapusan Honorer, pihaknya melakukan pemetaan berdasarkan analisis kompetensi yang dimiliki para tenaga honorer. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar Hery Antasari membocorkan tenaga honorer bidang apa saja yang kemungkinan dihapus, yaitu para pekerja di lapangan seperti satpol PP, Dishub, UPT terminal, pertanian, kesehatan.

Akibat dari penghapusan honorer ini, BPSDM Jabar bakal menyalurkannya melalui seleksi di jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penyaluran ini supaya para honorer tak terancam menganggur. (esy/jpnn)