Satu Juta PNS Dipecat? Wow...Politikus Gerindra Sikapi Sangat Keras Nih

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai kebijakan pemerintah yang berdampak kepada pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh secara besar-besaran dan rencana pemecatan satu juta pegawai negeri sipil (PNS) dengan alasan efisiensi menjadi bukti bahwa pemerintah sudah jadi antek neolib dan kapitalis.

“Akhirnya terbuka sudah kedok Jokowi sebagai antek neolib dan kapitalis dengan menciptakan kebijakan yang berdampak pada PHK buruh besar-besaran, dan rencana pemecatan 1 juta PNS dengan alasan efisiensi anggaran negara," kata Arief, Selasa (31/5).

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah menjadikan Indonesia sebagai surga bagi buruh asing untuk mencari nafkah di Indonesia melalui persetujuan pemerintah Indonesia dengan para investor dari China yang membolehkan investasi China dengan memasukan buruh dari China mulai dari buruh unskill hingga advance buruh.

“Kebijakan Jokowi yang menyebabkan PHK para buruh di sektor Industri dan pangan dilakukan dengan membuka kran impor berbagai produk manufacturing tanpa label SNI yang jauh lebih murah karena negara asal barang impor di Indonesia melakukan dumping dengan membebaskan pajak ekspor dan pajak pertambahan nilai serta dukungan kredit ekspor dari negara produsen ke Indonesia," katanya.

Konyolnya lagi, kata Arief, janji Jokowi saat kampanye akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun hanya tinggal janji dan jauh panggang dari api. Tahun 2017 hingga 2019 ujarnya, pemerintahan Jokowi akan melakukan pemecatan hingga satu juta PNS yang katanya akan diberikan pesangon.

Hal ini, ujar dia, dikuatkan dengan rencana pemerintah melalui Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, yang dalam waktu dekat akan memecat 1 juta PNS untuk mengatasi masalah tenaga honorer K2 yang belum diangkat sebagai Calon PNS oleh pemerintah secara bertahap mulai 2016 sampai 2019.

“Padahal pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS pernah dijanjikan Jokowi saat kampanye Pilpres sekitar bulan Juli 2014 sebagaimana tertuang dalam Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatanganinya pada tanggal 5 Juli 2014 di atas materai Rp 6000," ungkapnya.

Sekarang, kata Arief, justru akan melakukan pemecatan PNS dipastikan di akhir masa jabatan Jokowi-JK akan menghasilkan ledakan pengangguran dan penambahan jutaan orang miskin di Indonesia. Sementara 10 juta lapangan kerja baru ternyata hingga hampir dua tahun belum ada. Yang ada justru PHK besar-besaran akibat lesunya ekonomi, deflasi yang mengarah pada depresi ekonomi akibat salah urus kebijakan ekonomi.