SBY Abaikan Kepercayaan Publik pada Penegak Hukum

Jumat, 22 Oktober 2010 – 20:36 WIB

Soal buruknya kinerja pemerintahan SBY, Ahmad Muzani melihat bahwa pertanggungjawabannya tidak hanya ada di tangan Presiden. Melainkan menurutnya, ada dua pihak yang wajib bertanggung jawab, yakni SBY selaku Presiden, serta Setgab sebagai pihak yang menyodorkan nama untuk jadi menteri di kabinet.

"Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini memang kabinet pelangi dan penuh warna-warni. Masing-masing anggota kabinet punya warna sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan partainya, dan tidak pernah ikhlas untuk melebur dalam satu tim kerja yang bisa diandalkan," tegas Ahmad Muzani.

Sementara, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan Presiden SBY agar tidak lagi mengandalkan pencitraan sebagai kekuatannya, karena aspek ketidakpuasan publik saat ini bersumber dari kalangan menengah yang relatif berpendidikan.

"Pencitraan kartunis yang selama ini dipakai SBY, tidak lagi efektif untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang tidak puas dengan kinerja. Karena pihak yang tidak puas itu ternyata berasal dari kelompok berpendidikan dan ekonomi menengah, yang dalam catatan reformasi sangat berperan menggulingkan rezim Soeharto," kata Burhanuddin.

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin menegaskan, enam tahun masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berhasil

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next