SBY Diminta Kelola Negara dengan Konstitusi

Senin, 07 Maret 2011 – 18:19 WIB

Lebih lanjut, Laode berharap agar Presiden SBY segera melakukan langkah-langkah kongkrit dalam tiga tahun ke depan, supaya masyarakat bisa merasakan manfaat dari kepemimpinan Presiden SBY. "Ada empat yang (lebih) pantas untuk dilakukan Presiden. Pertama, me-review semua program yang dilakukan selama hampir dua tahun pemerintahannya pada periode kedua ini, dengan mengacu pada janji-janji kampanye, sehingga ditemukan apakah atau sejauh mana capaian janji-janji itu diimplementasikan," kata Laode.

Kedua, katanya pula, memberikan penilaian secara terbuka bagi para menterinya untuk memastikan apakah memiliki kinerja yang baik atau tidak. "Penilaian harus dilakukan seindependen mungkin, untuk mencegah subyektifitas. Bagi menteri yang tidak memenuhi standar kinerja, harus diganti," tukas Laode.

Ketiga, Laode menambahkan, SBY bisa mengajak parpol untuk bersama-sama membangun kebijakan pro-rakyat, seraya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. "Upaya itu harus dimulai oleh parpol yang didirikannya, yakni Partai Demokrat," tegasnya.

Masih menurut Laode, yang keempat, Presiden jangan ragu untuk mengganti anggota kabinet dengan pertimbangan kapasitas dan kompetensi, serta bukan berdasarkan pertimbangan politik. "Presiden juga tidak perlu selalu mencurigai para anggota parlemen yang memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan asprasi rakyat dan daerahnya," pungkas Laode Ida. (fas/jpnn)

JAKARTA - Deklarator Dewan Penyelamat Negara (Depan) yang juga Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News