SBY Diminta Kelola Negara dengan Konstitusi

JAKARTA - Deklarator Dewan Penyelamat Negara (Depan) yang juga Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak mengedepankan pendekatan politik dalam mengatasi gonjang-ganjing politik, setelah penolakan usulan hak angket mafia pajak.

"Pendekatan yang serba politis itu bukan saja telah memperburuk wajah dan citra penyelenggara negara, tapi juga telah menjadikan rakyat kian jenuh dan bahkan 'mual' menyaksikan pentas politik yang tidak karuan. Kalau mau reshuffle kabinet, lakukan saja dengan dasar konstitusional," saran Laode Ida, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).

Menurut Laode, pendekatan politis yang prakteknya berupa bargaining politik dengan partai politik, pada tingkat dan sisi tertentu bisa dipertanyakan landasan hukumnya. Sementara di sisi lain, kebutuhan riil bangsa ini adalah kinerja yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

"Upaya membangun koalisi untuk kepentingan 'membungkam parlemen' agar selalu sejalan dengan kepentingan atau kehendak SBY, juga berpotensi melanggar konstitusi, karena setiap anggota berhak dan bahkan wajib memperjuangkan aspirasi rakyat, tegaknya hukum dan perbaikan pemerintahan," ungkap senator dari Dapil Sulawesi Tenggara itu.