SBY Ditantang Berani 'Blusukan' di Papua

Sabtu, 23 Februari 2013 – 00:02 WIB

"Entah itu yang menyasar warga sipil ataupun aparat keamanan di level prajurit.  Peristiwa pembunuhan terhadap 12 orang, merupakan akibat dari buruknya penegakan hukum di Papua," katanya. Karenanya KontraS memertanyakan peran dan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di Papua, khususnya untuk kasus-kasus  yang sensitif, seperti di area Puncak Jaya.

KontraS juga mempertanyakan model operasi dan instruksi pengamanan yang diterapkan di Papua. Mengingat, jumlah korban yang berjatuhan, baik dari pihak TNI, polisi dan warga sipil selama kurun waktu 2012 hingga Februari 2013 sudah cukup banyak.

Karenanya KontraS mendesak agar Jakarta melakukan operasi penegakan hukum, bukan operasi militer sebagai opsi yang sempat disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada 21 Februari 2013. "Kami justru meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani “blusukan” memimpin operasi penegakan hukum maupun langkah-langkah keadilan yang konkret di Papua," paparnya.(boy/jpnn)

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah merespon kasus kekerasan dan penembakan di Papua dengan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News