SBY Dituding Lepas Tangan soal Polemik Gedung Baru KPK

Menurutnya, Presiden tidak menunjukkan tindakan nyata dan tegas untuk mencari solusi menyelesaikan polemik gedung baru antara jajaran pimpinan KPK dengan DPR RI. "Poinnya bukan pada KPK, bukan pada DPR tapi pada pemerintah. Dan dalam tata negara, satu-satunya pejabat di Indonesia ini yang memegang kekuasaaan negara ialah Presiden. DPR hanya otosiator. Jadi Presiden seharusnya berbicara pada DPR soal ini," kata Margarito.

Ditegaskannya, pemerintah yang seharusnya memikirkan dan menyediakan gedung baru yang layak untuk KPK. Ia melihat saat ini justru KPK yang terlihat bekerja sendiri untuk mengusahakan gedung baru, tanpa campur tangan pemerintah.

"Presiden lah yang harus mengadakan gedung itu. Bukan KPK cari-cari sendiri. Pemerintah yang harus menyediakan, begitulah prosedurnya. Itulah hukum tata negara,"sambungnya.