SBY Klaim Penindakan Kasus Korupsi Meningkat
Setuju Pemeriksaan Kepala Daerah Tak Perlu IzinKamis, 26 Januari 2012 – 05:05 WIB
Persoalan mengenai izin pemeriksaan itu memang menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan LSM penggiat antikorupsi. Mereka masih belum puas dengan penegakan hukum kasus korupsi di daerah.
"Banyak kasus dihentikan oleh kejaksaan dan selalu mengkambinghitamkan izin presiden," kata Sekjen Tranparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki usai pertemuan.
Tuntutan lain adalah terkait dengan korupsi sumber daya alam, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan efisiensi anggaran, serta penguatan gerakan civil society. Dalam pertemuan, kata dia, prosesnya tidak banyak retorika.