SBY Masih Pakai Cara Lama Tangani Keamanan

JAKARTA - Meskipun Pemerintahan SBY-Boediono sudah genap tiga tahun berjalan, namun persoalan penanganan kemananan belu maju.  The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) menilai kepemimpinan SBY-Boediono masih konservatif dalam menangani sektor keamanan.

Direktur Program Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa konservatisme itu terlihat dari berbagai regulasi pemerintah yang mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Mulai dari disahkannya UU Intelijen hingga UU Penanganan Konflik Sosial. Kemudian rencana pembentukan UU Keamanan Nasional, UU Rahasia Negara serta UU Wajib Militer (RUU Komponen Cadangan).

"Kesemua legislasi sektor keamanan itu bernuansa sekuritisasi dan bersifat membatasi HAM," kata Al Araf dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (21/10).

Araf menambahkan, pemerintah dan parlemen juga berkeinginan melakukan kontrol yang eksesif terhadap masyarakat lewat rencana pengesahan RUU Ormas. Secara substansial, RUU Ormas bisa membatasi dan berpotensi memotong peran organsisasi masyarakat sipil. Berbagai regulasi tersebut terlihat nyata memiliki motif dan tujuan telah menyimpang dari amanat reformasi Indonesia.