SBY: Penyusunan RUU DIY Bukan Politik Praktis
Kamis, 02 Desember 2010 – 18:26 WIB
Pemerintah kata SBY, berpendapat bahwa UU tentang Keistimewaan DIY perlu menjelaskan pula nantinya, bilamana garis keturunan Sri Sultan atau Sri Paduka Paku Alam berhalangan untuk memangku jabatan. "Kita akan dengarkan dari Sri Sultan dan Sri Paduka Paku Alam sendiri, beserta kerabat kesultanan lainnya, karena beliau-beliau inilah yang memiliki mekanisme dan kearifan semua suksesi ini. Nantinya akan diatur dalam UU, mana yang paling tepat dan baik bagi DIY dan bagi negara Indonesia, karena kita menganut sistem nasional," papar SBY. (afz/jpnn)