SBY Resmikan Free Trade Zone di Batam

Selasa, 20 Januari 2009 – 07:50 WIB

RESMIKAN PABRIK : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perdagangan Marie Pangestu, serta Gubernur Kepri Ismeth Abdullah usai menekan tombol saat meresmikan 20 perusahaan di wilayah FTZ Batam, Bintan dan Karimun di Mega Wisata Ocarina, Batam Centre, Senin (19/1). Foto: Yusuf Hidayat/Batam Pos/JPNN

BATAM - Ditandai pelepasan puluhan merpati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan dimulainya penerapan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas atau free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun, Senin (19/1).

Penerapan sistem percepatan investasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau itu dimulai setelah SBY menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2009. PP tersebut mengatur tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).

''PP ini sekaligus menganulir semua aturan yang bertentangan, termasuk PP 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam,'' ujar SBY di Coastarina, Batam Centre, kemarin (19/1).

Menurut dia, penerbitan PP itu merupakan bentuk kepastian hukum dari pemerintah pusat untuk Kepri. Dia berharap pemberlakuan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas tersebut membuat perekonomian di wilayah Kepri makin maju. Krisis global yang menerpa dunia, lanjut SBY, diprediksi membuat peta kekuatan ekonomi bergeser dari Amerika ke Asia Timur dan Tenggara.