SBY Warning Petinggi TNI-Polri

Larang Jadi Tim Sukses pada Pemilu dan Pilpres 2009

Jumat, 30 Januari 2009 – 05:16 WIB

SBY Warning Petinggi TNI-Polri - JPNN.COM

NETRAL : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah memberikan pengarahan kepada Kapolri Jendral (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Panglima TNI Jendral (TNI) Djoko Santoso. Presiden menekankan pentingnya netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu tahun 2009. Foto; ABROR RIZKI / RUMGAPRES

JAKARTA – Untuk persiapan pemilihan umum 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (29/1) menerima para pimpinan TNI dan Polri. SBY meminta garansi dari TNI dan Polri untuk netral dalam pemilu dan pilpres nanti. Menurut SBY, rakyat harus dibiarkan menentukan pilihan parpolnya dalam pemilu. Dengan menjaga netralitas, TNI telah menghormati hak politik masyarakat.

"Jangan ada perintah atau fasilitas dari pejabat negara untuk mengerahkan, mengumpulkan, dan mengarahkan jajarannya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kepala desa yang diminta memenangkan parpol tertentu, untuk memenangkan capres tertentu, jangan melanggar sumpah jabatan,’’ kata SBY di depan peserta Rapim TNI dan Rakor Polri di Istana Negara kemarin.

SBY mengungkapkan pengalaman Pemilu dan Pilpres 2004. Saat itu, kata SBY, ada oknum pejabat TNI dan Polri yang mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk memilih parpol tertentu. ’’Ada oknum dan forum komandan satuan di lingkungan TNI yang melarang anggotanya memilih partai X, serta mengedarkan AD/ART dari partai X tersebut. Itu terjadi lima tahun lalu, dan sudah lama saya maafkan. Barangkali tidak ada niat untuk melakukan hal seperti itu dari putra-putra terbaik bangsa dari jajaran TNI dan Polri,” kata SBY.

Menjelang pemilu, para pimpinan TNI dan Polri diminta untuk tidak sembarangan memberikan pernyataan kepada publik. Apalagi, memberikan pernyataan yang bisa memperkeruh situasi politik. Begitu juga dalam tindakan, SBY meminta TNI dan Polri berhati-hati. ’’Ada petinggi TNI dan Polri yang diisukan membentuk tim sukses capres tertentu. Saya yakin informasi ini tidak benar,” ujarnya.