Sebaiknya Semua Pelaku Perjalanan Jalani Swab Tes PCR, Pemerintah Harus Subsidi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie mendukung daerah yang menerapkan kewajiban uji usap atau swab test dengan metode polymerase chain reaction bagi pelaku perjalanan, terutama transportasi udara.

Menurut dia, untuk mengendalikan penularan virus corona, salah satunya bisa dilakukan dengan langkah dengan syarat yang bisa terukur dan terkendali.

Syarief menjelaskan rapid test maupun rapid test antigen bisa saja digunakan. Namun, lanjut dia, yang lebih valid adalah swab test PCR.

"Kalau rapid test bisa saja terdeteksi nonreaktif, tetapi ketika dilakukan swab test PCR hasilnya positif. Ini harus diperhatikan," kata Syarief, Sabtu (9/1).

Menurut Syarief, tidak sedikit ada kasus dugaan memalsukan hasil rapid test. Memberikan keterangan seolah-olah yang bersangkutan tidak reaktif. Padahal, ketika dilakukan tes acak, ketahuan positif corona.

Ketua DPP Partai NasDem ini mengatakan potensi itu bisa saja terjadi. Sebab, proses rapid test itu tidak dilakukan secara mendalam seperti swab test PCR.

"Kalau menggunakan swab test PCR, tentu dengan tes yang cukup mendalam. Selain itu, tidak semuanya bisa melakukan swab test PCR. Harus ada pemeriksaan detail di laboratorium, sehingga baru bisa kelihatan hasilnya positif atau negatif," paparnya.

Dia menuturkan, kalau memang pemerintah ingin lebih soft, atau ingin pencegahan penularan Covid-19 baik, dan ekonomi tetap bergerak, maka harus ada langkah tepat.