Sebelum Naikkan BBM, Butuh Moratorium Industri Otomotif

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengendalikan dan melakukan moratorium terhadap industri otomotif. Sehingga bangsa Indonesia tidak terus menerus tersandera dengan membengkaknya subsidi BBM maupun kemacetan parah, terutama di berbagai kota besar.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai pemerintah sering tidak konsisten. Di satu sisi mengeluhkan membengkaknya subsidi BBM. Di sisi lain membiarkan industri otomotif jor-joran memproduksi kendaraan bermotor
hingga membuat kemacetan dimana-mana.

"Dalam kondisi seperti ini, pemerintah selalu mengambil jalan pintas. Untuk menghindari membengkaknya subsidi, harga BBM pun dinaikkan," sesalnya, Minggu (9/11).

Padahal jika harga BBM naik, dipastikan angka kriminal akan melonjak. Sebab kesulitan ekonomi masyarakat bawah kian parah dan kejahatan kerap menjadi jalan pintas.

Untuk itu IPW berharap, Presiden Jokowi tidak terburu-buru menaikkan harga BBM. Tapi melakukan dua hal. Pertama, membersihkan mafia migas yang kerap membuat ekonomi biaya tinggi di sektor migas.

Kedua, mengendalikan dan melakukan moratorium industri otomotif. Sebab kenderaan bermotor menjadi penyedot terbesar stok BBM. Tahun 2013, kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia mencapai 104,211 juta, naik 11 persen dari tahun 2012 yang cuma 94,299 juta unit.

"Jika industri otomotif dimoratorium, Jokowi tidak terus menerus disandera kenaikan subsidi BBM," ungkapnya.

Selain itu, kemacetan lalulintas bisa terkendali dan angka kriminalitas bisa ditekan. Namun konsekuensinya, Jokowi harus membangun infrastruktur angkutan massal atau publik.