Sebelum New Normal Sebaiknya Publik Disuguhi Capaian Penanggulangan Covid-19
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19 yang masih membayangi dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang masih berlangsung, Pemerintah kini tengah mempersiapkan Indonesia memasuki fase tatatanan normal baru (new normal) terutama di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.
Kebijakan ini mendapat beragam pendapat dari masyarakat baik yang setuju maupun yang masih ragu.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan pembatasan sosial atau di beberapa negera menerapkan lockdown terbukti memperlambat penyebaran virus. Namun tentunya, pembatasan sosial tidak mungkin berlangsung terus menerus.
Makanya selama vaksin belum ditemukan jalan yang bisa dipilih negara-negara dunia adalah menerapkan new normal. Salah satunya membuka sejumlah aktivitas ekonomi. Namun, penerapan new normal harus memenuhi berbagai syarat agar aman atau tidak melahirkan gelombang kedua dan seterusnya.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri telah menerbitkan 6 syarat menuju tranisisi the new normal sebelum vaksin Covid-19 ditemukan.
Sebagai sebuah kebijakan yang strategis, menurut Fahira Idris, penerapan tatanan normal baru atau new normal harus memenuhi berbagai persyaratan dan kondisi tertentu. Oleh karena itu agar semua pihak yakin dan berpartisipasi aktif menjalankannya, sebaiknya terlebih dahulu publik disuguhi berbagai capaian penanggulangan Covid-19 yang menandakan Indonesia memang siap menjalankan tatatanan normal baru.
“Laporan capaian penanggulangan Covid-19 ini penting agar tujuan dari penerapan tatatanan normal baru yaitu Indonesia tetap produktif tetapi juga aman dari wabah melalui kedisiplinan penuh menjalankan protokol kesehatan bisa terwujud,” ujar Fahira Idris di Jakarta (28/5).
Menurut Senator Jakarta ini, penyuguhan capaian bertujuan untuk menjawab syarat-syarat yang telah ditetapkan WHO sebelum new normal diterapkan. Misalnya capaian penanggulangan Covid-19 yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah mampu mengendalikan transmisi virus corona dan risiko penularan impor dari wilayah lain.