Segera Cabut Izin Perusahaan Pencemar Danau Toba

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah tampaknya masih asik dengan pernyataan-pernyataan semata dalam upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

Di saat target penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Otorita Danau Toba molor terus, digelar acara Malam Budaya Menyongsong Otorita Danau Toba di Jakarta Pusat, Rabu (25/5) malam.

Di acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli mengeluhkan lagi kondisi air di Danau Toba yang sudah sangat tercemar. Dia menargetkan air Danau Toba sudah bersih sebelum Desember 2016.

Pernyataan Rizal mendapat tanggapan Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan. Pria kelahiran Siborongborong, Taput, 1967 itu mengatakan, mestinya pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan statemen-statemen terkait dengan tercemarnya air Danau Toba.

“Kan pemerintah pusat dan pemda yang dulunya memberikan izin perusahaan-perusahaan yang sudah mencemari Danau Toba. Ya sudah, cabut saja izin itu,” ujar Maruap Siahaan kepada JPNN kemarin (27/5).

Dengan tegas dia katakan, tercemarnya Danau Toba sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Pemerintah juga tidak perlu melakukan kajian-kajian ilmiah lagi. “Sudah kasat mata, ikan-ikan mati. Kalau ikan mati, berarti airnya sudah kotor, tercemar. Yang mencemari sudah sudah jelas, tinggal menindak saja,” cetus pria yang menjadi pengusaha di Jakarta itu.

Dikatakan, yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata dari pemerintah. Pasalnya, sudah terlalu lama Danau Toba tercemar dan terus dibiarkan.

“Pemerintah itu punya kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kalau hukum tidak ditegakkan, ya kami pertanyakan keseriusan pemerintah menegakkan hukum. Jangan-jangan para perusahaan (yang mencemari Danau Toba, red) lebih berkuasa dibanding pemerintah,” ujarnya, dengan nada menyindir.