Sejumlah Ormas di Mojokerto Deklarasi Lawan Dinasti Politik dan Korupsi
Angga lantas mencontohkan dengan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, di mana riwayat pengadaan Dinkes, Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas PUPR kerap hilang dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Permasalahan serupa juga terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, contohnya terkait bantuan kain kepada 10.024 kader Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) senilai Rp 1,4 miliar pada akhir 2023 yang sarat kejanggalan.
"Kami harap bukan hanya Wong Mojokerto saja yang terus berjuang mencegah dan melaporkan adanya korupsi di Mojokerto, tetapi juga pihak KPK juga harus turut andil membersihkan Mojokerto dari kejahatan korupsi," ujar Angga. (mar1/jpnn)