Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek: Pers Bantu Efektivitas Pembangunan Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan media sosial (medsos) yang sangat pesat bahkan cenderung bebas tak terbatas, ternyata tidak membuat pers konvensional harus ketar ketir. Masih banyak pihak yang merindukan informasi yang benar dan objektif, dan itu hanya terdapat di media cetak, elektronik, dan digital yang legal formal.

Masyarakat di daerah-daerah sangat membutuhkan informasi yang benar agar tidak terjebak pada pemberitaan yang berpotensi menimbulkan konflik, kegaduhan politik, memecah belah, merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Reydonnyzar Moenek atau yang biasa disapa Donny mengatakan era digital dan medsos harus menjadi peluang dan panggilan sejarah bagi media mainstream, formal dan legal untuk menyuguhkan berita-berita yang benar, mencerdaskan, mencerahkan sekaligus meluruskan berita-berita hoaks, fitnah, caci-maki, dan sebagainya agar kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini tetap harmonis, damai dalam bingkai NKRI.

Insan pers harus terus-menerus meningkatkan kedewasaannya untuk membuat berita yang objektif, proporsional, profesional, dan selalu mengedepankan cover both side (keberimbangan berita) yang bertanggung jawab.

“Jadi, atas nama Kesekjenan DPD RI saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN). Apalagi pers ini telah berkontribusi besar mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI dan menjaga keutuhan NKRI hingga hari ini,” katanya.

Oleh karena itu, Donny menilai Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari 2020 sangat dibutuhkan untuk mengenang dan menghargai sejarah pers nasional sebagai kekuatan demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terlebih di tengah derasnya berita hoaks di medsos saat ini, fungsi pers tak dapat dibantah untuk menjawab, mengonfirmasi dan mengklarifikasi berita-berita medsos yang distortif, cenderung menyimpang dari fakta yang sebenarnya, dan mengancam disintegrasi bangsa.

Selain itu, ia meyakini pers sangat berperan besar untuk efektivitas penyelenggaraan pembangunan, harmonisasi, dan stabilitas di daerah. Itu sejalan dengan tugas-tugas konstitusional DPD RI, terutama dalam penyusunan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait daerah.

Pilar Demokrasi