Sekjen PDIP: Membangun Bangsa Harus Kolektif, Tak Bisa Perseorangan

jpnn.com - SLEMAN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya bukanlah partai yang anti dengan jalur perseorangan. Namun PDI Perjuangan punya keyakinan, dengan kolektivitas di dalam demokrasi kepartaian, bisa lebih baik membangun bangsa. 

Dengan pemahaman dan semangat kolektif itulah, maka ketika kader ditugaskan partai untuk duduk di eksekutif maupun di legislatif, maka punya kesadaran bahwa membangun bangsa haruslah dengan gotong royong atau dengan kolektivitas.

"Membangun pemerintahan baik di daerah itu, tidak bisa dilakukan dengan perseorangan," kata Hasto saat memberikan pidato pengarahan dalam acara Pendidikan Kader Pratama DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dengan tema Membangun Kader Ideologis dan Militan untuk Mewujudkan Tri Sakti berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945, di Wisma Sejahtera III, Sleman, Yogyakarta, Jumat (1/4/).

Sebagai partai ideologis, kata Hasto, di setiap menghadapi hajatan demokrasi, PDI Perjuangan menggunakan jalan kepartaian. Hasto menegaskan, apa yang menjadi prinsip partainya bukan berarti anti terhadap perseorangan mengingat hal itu memang sudah diatur dalam konstitusi. Dan terhadap adanya fenomena perseorangan itu, kata dia, PDI Perjuangan menjadikannya sebagai otokritik.

"Tetapi kami meyakini bahwa jalan kepartaian itulah yang selama ini punya sejarah panjang bisa melahirkan pemimpin dari generasi ke generasi," ujarnya.

"Bagi PDI Perjuangan, kami percaya melalui demokrasi kepartaian inilah bisa berjuang memperjuangkan ideologi. Namun begitu, kami menghormati mereka yang memilih jalur perseorangan," tambah Hasto.

Sebagai gambaran atas keberhasilan PDI Perjuangan dalam melahirkan pemimpin, di tingkat nasional sekarang ini ada Presdien Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Kemudian, di tingkat daerah, dari 10 kepala daerah yang tingkat keterpilihannya di atas 80 persen, sembilan di antaranya adalah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banyuwangi, Bandarlampung, Kota Surabaya, Sukoharjo, dan Kota Denpasar.

"Dan dari mereka itulah kami patut belajar bahwa prinsipnya membangun bangsa ini dengan kolektif kegotongroyongan, bukan dari individu per individu," tukasnya.