Sekolah Lima Hari, Uang Saku Harus Ditambah

jpnn.com, PONOROGO - Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni menilai, kebijakan sekolah lima hari yang dipayungi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 23 Tahun 2017 belum cocok dengan kultur daerah yang dipimpinnya.

‘’Secara pribadi, belum cocok untuk Ponorogo. Tetapi sebagai bagian dari pemerintahan (bupati), saya tetap harus menjalankan,’’ kata Ipong, kemarin (17/6).

Dikatakan, kebijakantersebut sebaiknya dibarengi sarana prasarana yang memadai. Padahal, Kemendikbud belum menyiapkannya. Kalau pun ada, sering terlambat.

Dia khawatir pelaksanaan full day school tak optimal. Akibatnya, pendidikan di Ponorogo makin keteteran.

‘’Sebagai bupati saya setuju dengan kebijakan itu. Tetapi baiknya dibarengi peningkatan fasilitas,’’ harapnya.

Menurutnya, sekolah 8 jam sehari itu juga berarti para ortu siswa menambah uang saku pada putra-putrinya. Sebab, durasi delapan jam belajar di sekolah tentu menguras energi.

Anak-anak masih berada di sekolah saat jam makan siang yang biasa di rumah. Berarti uang saku mereka harus tambah.

Secara tidak langsung, duit yang dikeluarkan untuk pendidikan juga meningkat. Ujung-ujungnya, sekolah mahal.