Sekolah Mulai Bahas SPP dengan Orang Tua
Wali murid perlu segera diajak berembuk. Sebab, dana tersebut digunakan untuk membenahi sekolah.
"Harus segera ada kepastian. Khususnya mengenai juknis SPP yang harus didistribusikan di sekolah," jelasnya.
Fery -panggilan Zulfery Yusal Koto- menyarankan, sebelum diedarkan provinsi, juknis itu harus betul-betul memperhatikan kebutuhan sekolah.
Termasuk membedakan kebutuhan antara satu daerah dan daerah lain.
Sebab, pengeluaran masing-masing daerah tidak sama.
"Memang DPS sudah memprediksi penyeragaman besaran SPP tersebut akan bermasalah karena kebutuhan sekolah sangat beragam," terangnya.
Dia mencontohkan, penyeragaman pembiayaan pada jurusan nonteknik sebesar Rp 175 ribu.
Besaran tersebut jelas tidak akan mencukupi jurusan nonteknik dengan pengeluaran besar.