Sekolah Negeri Lakukan Pungli, Pemda Berwenang Beri Sanksi

JAKARTA — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menyerahkan sepenuhnya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran pungutan liar oleh sekolah negeri ke pemerintah daerah (Pemda). Menurut Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal, penyerahan sanksi ke pemda itu lantaran para tenaga pendidik, guru maupun sekolah–sekolah di daerah merupakan milik Pemda.

“Jika terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi oleh pemda masing-masing. Kalau sudah peringatan masih dilakukan, maka akan diberikan teguran tertulis," kata Fasli di Jakarta, Selasa (12/7).

Bahkan jika melakukan pelanggaran berkali-kali, kata Fasli, maka saja sanskinya berupa pemecatan dengan tidak hormat. "Tapi tentunya itu ada tahapannya dan ada indikatornya,” lanjutnya,

Namun demikian Fasli menangkis tudingan pemerintah pusat lepas tangan karena melimpahkan kewenangan pemberian sanksi pungli ke masing-masing Pemda. Fasli menegaskan, setiap tindakan yang melanggar aturan memang tetap harus dikenai sanksi.