Seleksi Dirut Pertamina harus Melibatkan KPK

jpnn.com - JAKARTA - Bursa pemilihan Dirut Pertamina semakin menghangat. Beberapa nama dari internal Pertamina dan eksternal memperebutkan tempat yang ditinggal Karen Agustiawan. Bahkan, kini Menteri BUMN Rini Sumarno tengah sibuk melakukan seleksi. Anggota Gerakan Dekrit Rakyat lain, Romo Benny Susetyo meminta agar pemilihan Komisaris dan Dirut Pertamina harus terbebas dari kompromi politik dan bagi-bagi kekuasaan.

“Persoalan yang kerap berulang adalah dalam setiap kali pergantian, menteri akan menempatkan orang-orang yang ada disekelilingnya. Sehingga, ada kecenderungan bahwa menteri itu menempatkan orang-orang loyal kepada dirinya,” kata Benny.

Oleh karena itu, Benny menyarankan,  agar seleksi ini menggunakan prinsip transpasansi. Calon-calon komisaris dan direksi BUMN harus diuji publik, dan melibatan KPK dengan pembuktiaan terbalik.

"Artinya, calon-calon ini dilihat dari harta kekayaanya apakah wajar atau tidak, maka bila indikasinya melakukan  tindakan yang korup itu maka bisa di cegah," tandas dia. 

Anggota Gerakan Dekrit Rakyat Ray Rangkuti yang lain meminta Menteri BUMN Rini Sumarno menempuh langkah-langkah yang transparan dalam memilih orang-orang yang akan duduk sebagai komisaris dan Direktur Utama Pertamina. Jika uji kelayakan dilakukan secara diam-diam dengan menggunakan jasa pihak lain maka itu tidak mencerminkan sikap pemberantasan korupsi.

"Meskipun tidak ada peraturannya, pemilihan haruslah terbebas dari unsur kepentingan,” kata Ray. Menurut Ray, seorang pejabat harus membuat rambu-rambu sendiri dalam kepentingannya. Namun jangan sampai kepentingan itu jadi celah untuk korupsi.

Seperti diketahui, selain diikuti orang-orang dari internal Pertamina, beberapa nama dari pihak eksternal juga ikut meramaikan bursa Komisaris dan Dirut Pertamina. (mas/jpnn)