Semua Opsi Kebijakan BBM Harus Dibuka

"Seharusnya kita membuka semua opsi. Kalau sekarang kan opsi menaikkan (harga) ditutup. Menurut saya itu kurang bijak karena kita tidak tahu harga minyak seperti apa," kata Hatta di kantornya kemarin. Dia mengatakan meskipun pemerintah tidak serta merta menaikkan harga BBM, opsi itu harus disediakan dalam UU APBN.

Pasal 7 UU APBN melarang pemerintah menaikkan harga BBM. Undang-undang itu menginginkan pemerintah lebih fokus melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi. Hatta mengatakan pemerintah kini tengah mempersiapkan sejumlah perubahan asumsi indikator ekonomi makro. Perubahan itu akan dibahas pemerintah dan DPR mulai Maret mendatang, atau lebih cepat dari jadwal reguler di bulan Juli.

Hatta mengatakan saat ini sudah banyak asumsi yang berubah. Terutama, harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang telah melejit dari asumsi rata-rata USD 95 per barel menjadi USD 110 per barel saat ini. Hatta berpendapat pembatasan BBM tidak realistis jika dilakukan serempak di Jawa Bali mulai 1 April. "Menurut saya pembatasan itu bisa dilakukan sepanjang tahun, bukan mesti April. Tidak realistis juga kalau April semua. Jadi bisa saja kita lakukan konversi ke gas secara bertahap, sedangkan opsi lain tetap dibuka," katanya.