Senator DKI: Jargon Kabinet Jokowi Harus Diubah, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah melantik para menteri di Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Kini rakyat mengawasi dan menanti sepak terjang presiden dan para pembantunya mengurai benang kusut berbagai persoalan di negeri ini. Kompleksitas persoalan yang dihadapi Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan motto “kerja kerja kerja” seperti jargon yang diserukan periode pertama Jokowi.

“Menguraikan persoalan negeri ini perlu gagasan, narasi, baru kemudian kerja,” ujar Senator dari DKI Jakarta, Fahira Idris di Jakarta, Rabu (23/10).

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR ini mengungkapkan Indonesia Maju yang menjadi ‘tagline’ pemerintahan Jokowi membutuhkan sebuah gagasan dan narasi besar sebagai roh penyemangat para menteri untuk bekerja. Gagasan dan narasi besar ini juga penting bagi rakyat agar bisa mengetahui, memahami, dan mengawal wajah Indonesia seperti apa yang ingin diwujudkan Presiden lima tahun ke depan.

Menurutnya, rakyat akan memberi dukungan jika gagasan dan narasi yang disampaikan benar-benar menyentuh persoalan rakyat, mempunyai solusi cerdas untuk mengurainya, dan disampaikan dengan penuh optimisme.

“Saya kira jargon ‘kerja kerja kerja’ harus diubah. Pak Jokowi harus lebih sering sampaikan apa gagasan besarnya menjadikan Indonesia lebih maju kehadapan publik. Karena para menteri ini kan tidak punya visi misi yang ada visi misi Presiden yang harus mereka jalankan. Tuangkan gagasan tersebut dalam narasi yang mampu menyakinkan rakyat sehingga rakyat ikut mendukung,” ujar Fahira Idris.

Menurut Fahira, pada periode pertama kabinet Jokowi, karena jargon “kerja kerja kerja”, rakyat jarang disuguhkan gagasan besar presiden bagi negeri ini misalnya saja soal keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Belum lagi isu-isu spesifik misalnya pemberantasan korupsi, soal lingkungan hidup dan irisan dengan pembangunan dan investasi serta soal HAM, dan isu lainnya.

Fahira menilai gagasan dan narasi Jokowi juga sangat terbatas menanggapi isu-isu kekiniaan misalnya soal Papua. Keterbatasan gagasan dan narasi ini mengakibatkan, publik tidak sepenuhnya memahami apa yang hendak dilakukan pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.