Senator Dorong Pemerintah Tambah Kuota Impor Beras di Kepri

Biaya yang dihasilkan sampai di Batam jauh lebih besar dibanding beras impor," kata Yudi, anggota DPRD Batam, Rabu (8/2).

Maka kalau ibaratnya keseimbangan keperluan beras Batam memang berasal dari luar. "Suka tak suka. Mau tidak mau memang kondisi ekonomi Batam selama ini konsumsi beras luar. Sebenarnya beras impor kita itu berasal dari Thailand, Vietnam. Hanya saja yang jadi persoalan sejak 2010 lalu tidak ada lagi impor beras ini," sebut Yudi.

Untuk itulah ia menilai, pemerintah daerah bersama pemangku kebijakan, baik itu Pemko, DPRD, Provinsi, BP Batam, perlu duduk bersama dan sekaligus menyampaikan ke pemerintah pusat terkait kebutuhan beras di Batam.

”Ketika kota perlu beras, hal pertama perlu minta izin impor beras. Sampaikan kondisi kita saat ini. Sebenarnya impor beras ini sudah pernah
kita lakukan. Makanya saat itu kita diberikan kuota impor," tuturnya.

Yudi menilai tinggal kepiawaian dan peran pemangku jabatan di daerah saja. Namun kalau memang kita memerlukan beras sekian, pemerintah juga perlu mengajukan ke depertemen terkait seperti beacukai dan bulog.

"Dulu kita dibilang gak dapat sebenarnya dapat. Tinggal kegesitan, keinginan daripada pemerintah itu sendiri," ujarnya.

Dia menambahkan, sebenarnya kewenangan impor beras itu ada di bulog. Nantinya bulog akan melihat layak atau tidak melakukan impor tersebut. Untuk impor beras nantinya bulog bisa mengajak mitra ataupun importir lokal.

"Tinggal dibicarakan. Jadi belum tentu bulog yang impor itu lebih murah. Makanya ketika impor ini dibuka, bulog bisa melibatkan pengusaha lokal yang memiliki jaringan serta bisa menjamin harga beras itu," jelasnya.(ska/ian/rng)