Senator NTT Minta Fadli Zon Bekerja Seperti Jokowi, Jangan Sekadar Seremonial

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Adrianus Garu meminta Wakil Ketua DPR Fadli Zon bekerja seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta Fadli jangan hanya bekerja seremonial berupa menerima tamu atau memberikan materi dalam seminar, tetapi tidak terjun langsung ke masyarakat seperti Jokowi.

“Fadli itu manusia yang tidak objektif. Tidak ada yang baik di mata dia dengan Presiden Jokowi. Apa dia tidak lihat pembangunan di mana-mana selama dua tahun Jokowi memimpin. Harus objektif kalau mengkritik,’ kata Andre, sapaan akrab Adrianus di gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Sebelumnya, Fadli mengkritik pidato kenegaraan Jokowi yang menyebutnya sangat normatif. Fadli menilai pidato Jokowi tidak sesuai dengan realitas lapangan. “Presiden harus memeriksa kenyataan di masyarakat. Jangan angka saja. Saya itu ke bawah berbeda. Harga listrik naik, dan daya beli kurang,” kritik Fadli.

Andre menjelaskan masalah listrik bukan kesalahan pemerintahan Jokowi. Masalah itu berasal dari beberapa pemerintahan sebelumnya, di mana minim sekali membangun infrastruktur pembangkit listrik dalam skala besar. Akibatnya, pasokan listrik terbatas. Kondisi itu membuat harga listrik mahal.

“Fadil apa tidak lihat Jokowi lagi gencar-gencarnya membangun pembangkit listik di mana-mana. Itu salah satunya untuk menekan tarif listrik,” tutur politikus Partai Hanura ini.

Dia juga mengemukakan sebelum Jokowi menjadi presiden, banyak proyek-proyek listrik yang mangkrak. Proyek hanya sampai pada peletakan batu pertama atau ground breaking. Setelah itu tidak jelas kelanjutannya. Padahal anggaran negara sudah dikucurkan dalam jumlah yang sanga besar.

“Jokowi akirnya bekerja dengan melihat masalah yang sudah ada agar bisa bermanfaat buat rakyat dan daerah. Jokowi terpaksa harus membereskan semua itu. Fadli tidak pernah bersuara terkait proyek mangkrak itu," ujar Andre.

Terkait rendahnya daya beli masyarakat, dia tegaskan selama ini, masyarakat dimanjakan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Kondisi itu menambah daya beli masyarakat. Era Jokowi, program seperti itu dihapus. Uangnnya kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Akibatnya, daya beli masyarakat berkurang.