Senator, Pj Gubernur, Hingga Ketua MRP Datangi Kemenpan-RB Minta Pengumuman Seleksi CPNS Diundur

Selanjutnya ia menindaklanjuti dengan menjembatani komunikasi bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait yaitu Kemenpan-RB.

"Jadi, setelah berkomunikasi dengan kemeterian terkait, maka solusinya adalah menunda dulu pengumuman sampai Pilkada selesai. Dan, saya tetap berharap peraturannya mengacu pada regulasi kebijakan Kemenpan-RB Nomor 61 2018, sebagai dasar pertimbangan yang sudah pernah dilakukan," tegasnya.

Di sisi lain, Anggota DPD RI asal Papua Barat, Abdullah Manaray menekankan agar pemerintah pusat sebaiknya merubah kebijakan dan mengusulkan kembali tentang Optimalisasi Formasi Kosong tersebut khususnya anak-anak Papua guna menghindari aksi protes keras dari masyarakat Papua.

Ketegasan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Alfons Kambu agar pemerintah pusat tidak menutup mata untuk anak-anak Papua yang ikut berpartisipasi dalam seleksi CPNS tahun ini.

"Pemerintah pusat mesti serius menanggapi nasib anak Papua, karena hal ini bisa berpotensi konflik. Karena kami datang sebagai pejabat otonom di tingkat daerah khusus ini perlu dihargai karena kami datang bawa semua permasalahan yang berkaitan dengan kekecualian konteos Undang-Undang Otsus," tukasnya.(ray/jpnn)