Sentil DJP soal 9 Juta Hektare Kebun Sawit Tak Bayar Pajak, Cak Imin: Telusuri!

Menurut dia, data hasil audit BPKP dan BPDKS tersebut dapat dijadikan acuan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia.

"Karena semestinya lahan sawit yang luas itu menjadi potensi pajak yang cukup besar,” kata Cak Imin.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap ada 9 jutaan hektare lahan sawit di Indonesia yang tidak membayar pajak.

Hal itu terungkap dari audit yang dilakukan BPKP terhadap hasil laporan BPDKS.

"Dari 16,8 juta hektare itu, ternyata tidak semuanya membayar pajak. Hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak. Sekarang kami kejar itu,” ujar Luhut dalam seminar yang digelar Ikatan Alumni ITB di Jakarta, Rabu (10/5).

Luhut yang juga ketua pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit itu mengaku sudah melaporkan temuan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Saya bilang ke Presiden Jokowi, enggak usah dibawa ke legal, penalti saja karena ini melanggar aturan. Jadi, perusahaan sawit kena penalti, ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berapa nilai penaltinya,” kata dia.(antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: