Sepakat Pangkas Proyeksi Cost Recovery

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah dan DPR memangkas proyeksi cost recovery (biaya ditanggung pemerintah) minyak dan gas (migas). Target penerimaan di sektor sumber daya alam dengan sumbangan penerimaan negara terbesar itu juga dinaikkan.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengatakan, pemerintah dan DPR memang ingin menggenjot optimalisasi peran sektor migas terhadap keuangan negara. Karena itu, ada tiga target yang diubah.

"Pertama, target lifting (produksi siap jual) minyak dinaikkan, cost recovery dipangkas, dan target penerimaan dinaikkan," ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut saat rapat dengan perwakilan pemerintah, Senin (22/9).

Setelah melalui pembahasan panjang, Badan Anggaran DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati target-target sektor migas yang akan dimasukkan APBN 2015. Yakni, target lifting minyak dinaikkan dari 845.000 barel per hari menjadi 900.000 per hari dan cost recovery dipangkas dari USD 16,5 miliar menjadi hanya USD 16,0 miliar. Sementara itu, target penerimaan sektor migas dinaikkan dari Rp 299,1 triliun menjadi Rp 326,96 triliun.
 

Cost recovery adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) produsen migas saat melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang bisa ditagihkan dan diganti pemerintah setelah KKKS berproduksi.

Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Khusus Hulu Migas (SKK Migas) Johannes Widjonarko mengakui, target kenaikan lifting seharusnya diikuti dengan kenaikan cost recovery. "Tapi, tadi diputuskan justru cost recovery diturunkan," ujarnya.

Menurut Widjonarko, logikanya, kenaikan target lifting akan membuat perusahaan migas harus lebih banyak beroperasi sehingga biaya yang dikeluarkan pun akan naik. Biaya yang naik itulah yang kemudian akan diganti negara melalui cost recovery.

"Dengan target 900 ribu barel per hari, kami justru usul cost recovery dinaikkan menjadi USD 17,8 miliar," ucapnya.