Sepertinya Gerindra Mainkan Isu Agraria Pakai Data Kardus

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) mempersoalkan kritik Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menggunakan kekerasan dalam menangani konflik agraria.

Anggota Dewan Pertimbangan ALMISBAT Syaiful Bahari menilai Ferry tak memiliki pengetahuan soal konflik agraria dan cara penanganannya di era Jokowi sehingga menggunakan diksi ‘tembak-tembakan’ dalam kritiknya.

"Kami ini aktivis dan pelaku langsung gerakan reforma agraria sejak 20 tahun lalu. Jadi tahu persis bagaimana dulu kalau kami bicara reforma agraria acap berbenturan dengan aparat,” kata Syaiful dalam pesan singkatnya, Selasa (21/8).

Menurutnya, justru pemerintahan sebelum Jokowi tidak pernah menjalankan reformasi agraria secara konsisten. Syaiful menegaskan, program reformasi agraria baru berjalan masif dan konsisten di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Syaiful lantas membeber program Perhutanan Sosial yang dijalankan pemerintahan Jokowi. Melalui program itu maka pemerintah memberikan akses pengelolaan lahan kehutanan dengan target 12 juta hektare untuk petani gurem dan redistribusi tanah-tanah perkebunan telantar.

Saat ini sudah banyak kelompok tani di Jawa dan Sumatera yang telah menerima surat keputusan (SK) izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS). Sebagai contoh Kelompok Tani Wana Baru Mandiri di Indramayu menerima SK IPHPS seluas 100 hektare.

Sedangkan Kelompok Tani Girihurip di Garut yang baru-baru ini mendapat izin akses pengelolaan lahan Perhutani seluas 212 hektar. Menurut Syaiful, program itu sangat konkret dan bukti komitmen pemerintahan Presiden Jokowi menyelesaikan akar masalah konflik pertanahan selama ini.

Bahkan, sambung Syaiful menjelaskan, Presiden Jokowi membongkar struktur penguasaan tanah yang timpang. "Ini langkah revolusioner mengatasi konflik, ketidakpastian kepemilikan tanah dan kemiskinan di perdesaan," tegas Syaiful.