JPNN.com 
Serangan Fajar Zamboanga yang Mencederai Filipina
Perdamaian yang Tak Jamin Stop Perang
Ribuan anggota MNLF, sebagian di antara mereka menenteng senjata serang, mengadakan demonstrasi pada 25–29 Juli di Desa Lampaki, Kota Indanan, Provinsi Sulu, wilayah paling selatan kepulauan Filipina. Mereka menuntut pembentukan sebuah negara yang merdeka.
Kemudian, MNLF menyatakan, Nur Misuari telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Bangsamoro pada 12 Agutus. Dia juga menunjuk dirinya sebagai panglima pasukan bersenjata Bangsamoro. Pada 19 Agustus, ratusan anggota MNLF dan simpatisan berkumpul di Desa Masjid Tulay, Kota Kolo, Sulu, untuk menunjukkan dukungan pada proklamasi kemerdekaan tersebut.
Kisah perpecahan kelompok perjuangan Moro dimulai pada periode 1970-an. MNLF yang didirikan Nur Misuari pada 1969 untuk melawan Manila memperjuangkan kemerdekaan Bangsamoro menandatangani Kesepakatan Tripoli pada 1976. Pemimpin Libya saat itu, Muammar Khaddafi, menjadi mediatornya. Dalam kesepakatan tersebut, MNLF menerima tawaran Manila untuk membentuk wilayah semiotonomi di wilayah sengketa.
Namun, kesepakatan itu tidak disetujui oleh semua jajaran kepemimpinan MNLF karena dianggap melenceng dari tujuan awal. Hashim Salamat dan 57 petinggi MNLF membentuk faksi perjuangan yang awalnya dikenal sebagai Kepemimpinan Baru.
Pada Januari 1987, MNLF menerima tawaran Manila untuk membentuk Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM). Namun, MILF tetap menolak dan melanjutkan pemberontakan melalui berbagai serangan yang menarget aparat keamanan.
MNLF diakui OKI sebagai anggotanya. OKI adalah organisasi antarpemerintah terbesar di dunia setelah PBB. Sejak 1977, MNLF diterima sebagai negara pengamat. Filipina bahkan tidak mendapatkan status keanggotaan tersebut ketika mengajukannya kepada OKI. Pada 30 Januari 2012, MNLF juga diterima menjadi anggota Parliamentary Union of Islamic Cooperation (PUIC) pada forum pertemuan internasional ketujuh di Palembang, Indonesia.
Namun, pemerintah Filipina kemudian menyepakati sebuah perundingan damai dengan MILF pada 15 Oktober 2012. Tujuannya, membentuk entitas politik otonomi Bangsamoro untuk menggantikan ARMM yang dianggap Aquino III sebagai proyek gagal.
Setiap konflik separatis yang terjadi selalu diikuti aspek ekonomi. Dalam kasus Filipina, keadilan ekonomi juga menjadi salah satu faktor. Di antaranya, pembagian jatah anggaran untuk wilayah selatan (mayoritas Muslim) jauh lebih kecil dibanding dengan di utara (mayoritas Katolik).
