Seruan Boikot Pajak jadi Sinyal Perang untuk Pengemplang

Selasa, 16 Oktober 2012 – 20:49 WIB

“Sayangnya, skema belanja negara tak jauh berbeda dengan masa Orde Baru. Dana pajak lebih diprioritaskan untuk membayar gaji pegawai dan ongkos jalan-jalan pejabat negara,” kritik Imam.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany yang hadir dalam diskusi itu mengatakan, sebenarnya sudah banyak perbaikan yang dilakukan di sektor perpajakan. “Ini pelan-pelan, semakin lama semakin baik,” ujarnya.

 

Fuad menegaskan, saat ini juga pihaknya terus membersihkan oknum-oknum pajak yang nakal. Bahkan, sebutnya, Ditjen Pajak sudah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Di antara pegawai pajak sendiri akan melapor. Pegawai pajak yang ditangkap belakangan ini itulah hasil kerja dari whistle blower (peniup pluit). Informasinya awalnya dari dalam teman di pajak, kita lapor ke KPK lalu sadap teleponnya, saat ketemu pengusaha kita tangkap,” bebernya.

           

JAKARTA - Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Nahdatul Ulama tentang moratorium membayar pajak merupakan ekspresi kekecewan terhadap lemahnya

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next