Sesalkan Terhadap Kekerasan Wartawan
Rabu, 25 Februari 2009 – 20:41 WIB
Hal lain yang terjadi, lanjut dia, tentang institusi hukum dan peranan judicial. “Apa peranan pengadilan dalam mengatasi atau menangani konflik antara masyarakat dengan media; misal soal pencemaran nama baik. Memang tampaknya ada beberapa langkah maju, tapi saya merasa belum yakin bahwa instansi atau sistem pengadilan di Indonesia; seperti pengacara, hakim, dan jaksa betul-betul mengerti apa itu media atau pers dan undang-undang pers. Nah, disini diperlukan peran Dewan Pers agar sosialisasi kepada jaksa, hakim, dan pengacara bisa lebih digalakkan,” sarannya.
Menurut Hill, persoalan yang tak bisa ditawar-tawar ialah profesionalisme media. ”Sebagai seroang karyawan atau wartawan dalam industri media, apa pentingnya harga diri sebagai seorang profesional. Informasi apa yang diperlukan, supaya setiap orang yang berkecimpung di media dapat melakukan tugasnya secara profesional, dengan tidak menyelewengkan tugas. Upaya untuk membina, pelatihan supaya setiap orang yang ingin bekerja di media, penting diingatkan dengan kode etik dan larangan terhadap tindakan yang tidak sejalan dengan profesi.”
Terakhir, kata Hill, salah satu aspek dari perkembangan media di Indonesia yang paling menarik ialah hubungan simbiosis dan keseimbangan. “Hubungan timbal balik antara media nasional dan lokal ini penting. Saya perhatikan perkembangan media di tingkat provinsi di Indonesia jauh lebih baik daripada perkembangan pers di Australia. Di daerah itu, saya mengamati perkembangan media sangat mengesankan; betapa giat, rajin, upaya pekerja media di tingkat lokal untuk menghidupkan dan memberi isi tentang harapan di media masing-masing,” pungkasnya.(gus/jpnn)