Sesjen MPR: Kelihatan Simpel tapi Nyatanya...

Secara teori e-government kan luar biasa itu, tapi begitu masyarakat tidak memanfaatkan atau tidak mengetahui ada hal itu karena peran media kurang kuat, akan menjadi tidak efektif juga dan tidak memberikan benefit kepada masyarakat buat apa,” kata Ma’ruf lagi.

Kepada awak media massa nasional, Sesjen MPR juga membahas tentang Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai supporting system memiliki keinginan dan upaya untuk berkiprah dan berperan dalam memberikan dukungan riil pengimplementasian langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Terdapat 8 area perubahan Reformasi Birokasi di lingkungan Setjen MPR RI yakni Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik serta Mindset dan Cultural Set Aparatur.

Pada area perubahan pertama yakni Organisasi, Ma’ruf menyampaikan bahwa MPR saat ini memang berupaya sedang berbenah melakukan penataan struktural di Setjen MPR RI.

Penataan struktural di MPR itu dibuat didasarkan Keppres Tahun 1999.  Seharusnya setiap ada perubahan tentu harus ada evaluasi dan ada penataan.

Tapi, walaupun MPR sudah mengalami perubahan yang utama adalah perubahan desain ketatanegaraan sejak 1999-2002, struktural MPR belum mengalami perubahan padahal Keppres yang mendasari dibuatnya penataan struktural di MPR sudah sangat lama sudah 17 tahun sejak 1999.

“Penataan tersebut perlu disesuaikan dan kita sedang melakukan penataan tersebut. Penataan tersebut bukan berarti merombak, tapi menyempurnakan mana-mana yang kurang sehingga nanti ke depannya, MPR memiliki struktur organisasi yang makin bagus dan sempurna,” katanya.

Pada area Sumber Daya Manusia Aparatur, Ma’ruf menjelaskan bahwa Setjen MPR akan terus berupaya menciptakan budaya kerja dari SDM yang lebih produktif, efisien, efektif dan terbuka. Akuntabilitasnya harus lebih bagus.

Akuntabilitas aparatus sipil itu, kata Ma’ruf, sebenarnya bukan kepada atasannya, tapi harus kepada publik. Makanya saat ini, akuntabilitas menggeser paradigma yang namanya responsibility/tanggung jawab. Kalau sudah melaksanakan tanggung jawab kepada atasannya apalagi sudah dibilang bagus oleh atasannya selesailah sudah.