Setelah Ditolak Pakde Karwo, Muncul Usulan Ini

“Prinsipnya penganggaran bopda yang ada dalam APBD Surabaya 2017 itu salah. Sebab, kewenangan dan anggaran SMA/SMK tetap dilakukan pada pemprov. Dan dana BKSM ini bisa menjamin siswa supaya tidak putus sekolah,” urainya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha berharap upaya Kota Surabaya untuk bisa mendapat diskresi mengenai pengelolaan SMA/SMK tetap bisa dilakukan.

Mengingat pengelolaan terminal yang mendapat diskresi tetap bisa dilaksanakan. “Kalau diskresi pengelolaan terminal bisa dilakukan, seharusnya untuk pengelolaan SMA/SMK ini juga tetap bisa,” kata Masduki.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini juga memersoalkan tentang dana yang akan digunakan oleh Pemprov Jatim dalam memenuhi gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan guru tidak tetap.

“Saya rasa dana alokasi umum (DAU) yang dimiliki oleh pemprov tidak akan mampu menutup gaji guru dan pegawai di sekolah,” tutur Masduki. (*/no)