Setop Reklamasi Membabibuta di Pulau Jawa

jpnn.com - JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri menegaskan pemerintah harus menyetop aktivitas reklamasi yang membabibuta di Pulau Jawa. Sebab, reklamasi di Pulau Jawa akan menambah tinggi disparitas pembangunan dengan wilayah Indonesia Timur.         

“Pindahkan gula pembangunan ke luar Jawa, karena Indonesia tidak mungkin maju, berdaya saing, kalau disparitas pembangunan jomplang seperti sekarang,” kata Rokhmin saat diskusi bertajuk ‘Nasib Reklamasi’ di Jakarta, Sabtu (23/4).

Lebih lanjut Rokhmin mendukung moratorium sementara reklamasi Teluk Jakarta. Nah, kata Rokhmin, selama masa moratorium ada beberapa hal yang mesti dilakukan pemerintah.

Pertama, kata Rokhmin, jika ada pelanggaran hukum terkait reklamasi Teluk Jakarta, itu maka harus ditindak tegas.

“Semua pelanggaran hukum baik yang dilakukan pemerintah maupun korporasi harus ditindak tegas, supaya ada efek era dan adil,”  jelas Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, itu.

Dia menegaskan, selama moratorium tidak boleh ada aktivitas lagi, termasuk penambangan pasir di wilayah Banten dan lainnya.

Rokhmin menambahkan, selama masa review reklamasi teluk Jakarta, pemerintah harus melakukan public hearing. Tak cuma melibatkan pakar, tapi masyarakat yang berkepentingan juga harus dilibatkan. (boy/jpnn)