Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Setuju dengan PSI, Fitra Nilai Penyusunan APBD DKI 2021 Sangat Bermasalah

Jumat, 25 Desember 2020 – 10:10 WIB
Setuju dengan PSI, Fitra Nilai Penyusunan APBD DKI 2021 Sangat Bermasalah - JPNN.COM
Karangan bunga berisi dukungan kepada PSI agar terus mengawal proses penyusunan APBD DKI. Foto: dok pribadi for JPNN

Untuk itu, Fitra mendesak Pemprov DKI Jakarta membuka dokumen penganggaran ke publik. Harapannya kekeliruan dalam penganggaran dapat diantisipasi dengan partisipasi masyarakat.

"Pemerintah DKI Jakarta harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ini dalam penganggaran daerah, dan melakukan perbaikan. Dan memastikan pembahasan APBD tahun-tahun ke depan sesuai aturan. Gubernur dan tim anggaran harus bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat," tutup Badiul.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai temuan tersebut semakin menunjukan adanya cacat di sistem dan proses penyusunan anggaran di Pemprov DKI Jakarta dan membuktikan bahwa klaim Pak Anies tentang Smart Budgeting ternyata tidak terbukti smart.

“Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa kejanggalan anggaran ratusan miliar ini adalah kejadian berulang setiap tahun,” kata Michael Victor Sianipar, Ketua DPW PSI DKI Jakarta.

Tahun 2019 silam ditemukan usulan anggaran janggal belanja lem aibon sebesar Rp 82 miliar pada RAPBD 2020, yang kemudian diklaim oleh Pemprov DKI sebagai kesalahan input komponen.

Pada penyusunan APBD 2021 kemarin, ditemukan usulan kenaikan anggaran fantastis ratusan miliar DPRD DKI seperti gaji, tunjangan, dan kegiatan sosialisasi. Setelah dikritisi publik sehingga akhirnya direvisi, hasil akhirnya pun masih dinilai janggal oleh Kemendagri.

Michael menyoroti jadwal pembahasan anggaran yang terlalu mepet. Pemprov DKI baru memberikan rancangan KUA PPAS tahun 2021 pada tanggal 2 November, atau terlambat empat bulan dari jadwal yang seharusnya. Anggota DPRD hanya diberi waktu dua hari untuk mempelajari ratusan ribu komponen anggaran.

"Pembahasan di rapat-rapat DPRD berlangsung kilat dan terkesan hanya formalitas. Bahkan, isi komponen belanja pun tidak sempat dibuka di dalam rapat-rapat DPRD. Sejak awal PSI sudah mengingatkan bahwa pembahasan APBD 2021 akan kacau balau, bahkan lebih parah dari tahun sebelumnya,” ujar Michael.

Peneliti Fitra ini setuju dengan pandangan PSI yang menilai penyusunan anggaran di era Anies Baswedan belum terbukti menerapkan smart budgeting

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
X Close