Setuju Kenaikan Anggaran Tahunan BI, Golkar Sodorkan Lima Syarat Ini

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR akan menagih komitmen Bank Indonesia untuk menyerahkan laporan kinerja setiap tiga bulan. Langkah Golkar itu sebagai syarat persetujuannya atas Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016.

Sebelumnya, fraksi-fraksi di Komisi XI DPR pada Jumat lalu (18/12) menyepakati ATBI 2016 sebesar Rp 9,545 triliun. Angka itu lebih rendah dibandingkan usulan BI sebesar Rp 10,3 triliun. Namun, ATBI 2016 yang diketok itu masih lebih besar dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 8,6 triliun.

Menurut politikus Golkar yang duduk di anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun mengatakan, fraksinya memang tak serta-merta menyetujui Rancangan ATBI 2016 yang diusulkan BI. “Persetujuan itu ada syaratnya. Ada lima syarat,” ujarnya melalui layanan pesan singkat, Senin (21/12).

Syarat pertama adalah BI membuka neraca secara berkala. “Dengan demikian posisi surat-surat berharga (SSB), cadangan dana dan biaya operasional bisa diketahui publik,” tuturnya.

Untuk syarat kedua, Golkar meminta BI memasukkan biaya percetakan dan pemusnahan uang yang ke dalam biaya operasional sehingga tidak masuk lagi ke biaya kebijakan. Ketiga, Golkar meminta BI memberi kesempatan kepada karyawannya untuk bergabung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com

Syarat keempat masih terkait dengan pegawai BI yang memilih bergabung dengan OJK. Yakni agar BI menyediakan dana kompensasi atau golden shake hand bagi pegwainya yang memilih bergabung secara permanen dengan OJK.  “Alokasi ini di luar anggaran TKHT (tunjangan kesehatan hari tua, red) yang sudah ada,” ucap dia.