Siapkan Dana Pilkada dari SILPA

jpnn.com - JAKARTA – Kabupaten Nias Selatan merupakan satu-satunya daerah di Sumatera Utara yang belum terkonfirmasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kesiapan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang.

Sementara 22 daerah lain telah menyatakan siap dan anggaran yang ada juga mencukupi, meski terdapat sejumlah catatan.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal, M. Yusuf, dalam pertemuan konsultasi dengan Kemendagri, di Jakarta, Senin (20/4).

Dijelaskan, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Madina periode 2010-2015 telah berakhir pada 7 April lalu, namun pihaknya hingga saat ini belum memeroleh pengajuan anggaran yang dibutuhkan Panwaslu.

“Tapi kami sudah menyampaikan surat ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, tentang kesiapan dana hibah pada Panwaslu Madina. Bawaslu bilang usulan sudah disampaikan, tapi suratnya belum sampai kepada kami,” ujarnya.

Karena itu secara keseluruhan, kata Yusuf, tidak ada masalah terkait kesiapan anggaran. Apalagi Sisa Lebih Perhitungan Anggara (SiLPA) Kabupaten Madina cukup besar. Bahkan mencapai lebih dari Rp 102 miliar, sehingga memungkinkan untuk membiayai seluruh total biaya pelaksanaan pilkada.

“Totalnya KPUD memeroleh hibah Rp 25,248 miliar. Untuk pengamanan sesuai permintaan kepolisian lagi dibahas, itu sekitar Rp 3,493 miliar. Ke semuanya kami Kabupaten Madina anggaran ada, karena ada SiLPA lebih dari Rp 102 miliar. Madina siap dan cukup,” ujarnya.

Selain Madina, Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, juga menanyakan kesiapan anggaran sejumlah daerah lain di Sumut yang akan menggelar pilkada. Terhadap daerah-daerah yang selama ini dikhawatirkan kekurangsiapan, ternyata juga menyatakan siap dan anggarannya juga cukup. Contohnya seperti Nias Barat dan Nias Utara, demikian juga dengan Kota Gunung Sitoli.