Sikap PBNU Dinilai Bermuatan Politis

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin kencang menolak kebijakan sekolah lima hari.

Bahkan ada instruksi kepada seluruh elemen NU di daerah, supaya kompak menolak kebijakan itu. Sementara kelompok lain menuding aksi penolakan sudah cenderung bermuatan politis.

PBNU mengeluarkan surat instruksi penolakan pada selasa malam (8/8). Secara garis besar ada dua instruksi PBNU. Yaitu gelar aksi dan sikap menolak Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah serta kebijakan lain yang merugikan madrasah diniyah.

Kemudian mendesak gubernur, walikota, serta gubernur juga ikut menolak kebijakan itu. Menurut PBNU sikap penolakan itu untuk menjaga harga diri dan martabat NU.

Wasekjend PBNU Masduki Baidlowi bahkan tidak melarang lembaga-lembaga NU di daerah untuk melakukan pengerahan massa selama tidak anarkis.

Baidlowi menyebut, instruksi ini merupakan hasil dari diskusi panjang pengurus NU. “Madrasah Diniyah selama ini selalu didiskriminasi,” katanya.

Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan penerapan sekolah lima hari disesuaikan dengan program penguatan pendidikan karakter (PPK).

Terkait kekhawatiran mengganggu bahkan mematikan madrasah diniyah, dia membantahkan. ’’Sudah dijelaskan berkali-kali, madin tidak akan terhapuskan,’’ katanya di Jakarta kemarin (9/8).