Sikapi Polemik PD, Pengamat: Negara Tidak Boleh Disandera Agenda Politik Pribadi

Keduanya mengingatkan kasus ini cukup banyak diberitakan media massa internasional dengan istilah take over (pengambilalihan, red) yang berimplikasi pada persepsi negatif terhadap pemerintah. Apalagi jika dikaitkan dengan peringatan lembaga-lembaga maupun peneliti internasional tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Padahal ada keterkaitan erat antara kualitas demokrasi dan iklim investasi.

Ubedilah maupun Ray sepakat jika Pemerintah salah mengambil keputusan maka risiko yang bakal ditanggung pemerintah baik di sisi politik maupun ekonomi terlalu besar ketimbang keuntungan politik yang hanya berlaku bagi salah satu pejabatnya saja.

“Apalagi ini era yang sangat terbuka, dan bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari," pungkas Ubedilah.(fri/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: