Simak! Catatan Kritis Sultan Najamudin Tentang Program Kartu Prakerja, PHK dan THR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi adanya kekhawatiran tidak dibayarkannya tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja/buruh atau adanya potensi bahkan sudah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Namun, saya melihat sejumlah kebijakan tersebut masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Termasuk di antaranya bagaimana program kartu prakerja yang dirasakan oleh sejumlah pihak tidak tepat dan perlu dibenahi lagi,” kata Sultan Najamudin saat diminta tanggapan berkaitan dengan momentum peringatan Hari Buruh pada Jumat (1/5).

Menurut Sultan, kebijakan pemerintah sebenarnya niatnya sudah benar, namun implementasi tidak tepat. Sebagai contoh, program kartu prakerja kurang tepat, kecuali untuk menyiapkan angkatan kerja baru. Tetapi sekarang justru banyak yang sudah di-PHK.

“Jangankan berpikir menyiapkan angkatan kerja baru, mereka yang sudah bekerja dan di-PHK, sudah punya masalah sendiri. Sementara yang dibutuhkan mereka sekarang ini adalah makan. Jadi negara harus menyiapkan uang supaya urusan perut atau logistik ini aman,” kata Sultan.

Menurut Sultan, apabila anggaran Program Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun jika dialokasikan untuk kebutuhan sembako tentu cukup signifikan membantu pekerja yang terkena PHK akibat pandemik covid-19 ini.

Sultan juga meminta pemerintah agar memperhatikan kebijakan stimulus atau pemberian insentif terhadap sektor swasta. “Kebijakan memperhatikan bagi pekerja sudah bagus, tetapi pemerintah juga penting untuk memperhatikan sektor swasta,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sultan juga merespons tentang kekhawatiran adanya PHK di masa pandemic covid-19 ini.

Sultan mengaku mendapat informasi seputar adanya penutupan operasional beberapa swalayan, pabrik dan industri yang dibarengi dengan proses PHK.